KONFLIK ACEH

Pemerintah Harus Tunjukan Akuntabilitas Selesaikan Aceh

BANDUNG, (Cyber PR).- Kemelut politik yang terus berlangsung di Bumi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hanya bisa diselesaikan jika pemerintah Republik Indonesia benar-benar menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) politik atas semua yang sudah berlangsung selama ini. Harus ada penjelasan politik secara terbuka, penyelesaian hukum yang tegas, serta perbaikan ekonomi menyeluruh terhadap apa yang sudah dilakukan rezim pemerintahan terdahulu selama lebih tiga dekade. Pemaparan itu disampaikan sosiolog Dr. Ignas Kleden MA yang ditemui usai Seminar Nasional Sosioteknologi yang diselenggarakan Departemen Sosioteknologi Institut Teknologi Bandung (ITB) di Aula Barat ITB, Kamis (8/5). "Selama ini yang selalu dikatakan oleh pemerintah adalah bahwa pendekatan dialogis tidak mungkin dilakukan, maka terjadilah pendekatan represif lewat aparat TNI. Secara politik sering dikatakan dialog gagal atau pihak lan (GAM) tidak bersedia dialog. Padahal, sebetulnya pendekatan yang selama ini dilakukan belum menjawab keinginan mayoritas masyarakat Aceh," ungkap Ignas Kleden. Menurut Ignas, ada persoalan-persoalan yang selama ini berlangsung di Aceh namun tidak dibuka secara serius oleh pemerintah. "Misalnya, soal korban-korban DOM (Daerah Operasi Militer--red.), soal terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, dan masalah-masalah mendasar lainnya. Ini semua sebetulnya dipertanyakan oleh masyarakat Aceh, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya," katanya. Untuk itu, menurutnya, inti ketidakpuasan tersebut yang seharusnya dijawab oleh pemerintah saat ini. "Minimal harus ada penjelasan politis secara terbuka dan jujur oleh pemerintah saat ini atas apa yang terjadi selama ini. Lebih dari itu, tentunya harus ada itikad untuk misalnya membuat persidangan hukum bagi memang yang melakukan kesalahan, kemudian ada upaya perbaikan-perbaikan ekonomi secara menyeluruh dan bukan sekadar basa-basi," katanya. Di sisi lain, Ignas Kleden amat mencemaskan konflik-konflik daerah yang juga berlangsung di wilayah Indonesia lainnya. Kendati bukan merupakan konflik bersenjata. "Konflik daerah ini sudah pada tingkat mencemaskan, dan ini bisa terus meningkat karena selama ini kita tidak memiliki pedoman demokratis sebagai solusi penyelesaian permasalahan ini," tegasnya. Penyelesaian demokratis, katanya, bermakna bahwa semua pihak yang melakukan dialog diberi peluang yang sama untuk memaparkan keinginan masing-masing. "Jadi, bukan sebuah skenario penyelesaian atau dialog yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Itikad untuk mau mendengar, dalam pengertian sebenarnya mutlak harus dikedepankan," katanya. Ignas Kleden mengatakan dampak keputusan melakukan serangan militer oleh TNI akan berdampak luas terhadap situasi dan kondisi NAD di masa mendatang. "Saya tidak bisa mengatakan ini kemunduran, tapi yang jelas bukan sebuah kemajuan. Dampak pertama, Aceh akan terpecah karena di sana memang ada yang pro-integrasi maupun yang pro terhadap GAM. Di sisi lain, generasi muda Aceh akan terus mempertanyakan tindakan militer ini, yang jelas akan menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan," katanya. (A-64)***