Cultural Studies

Cultural Studies'' dan Dangdut Pura Wisata Kompas/alif ichwan BANGUNAN Kantor LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) di bilangan Slipi, Jakarta Barat itu, terkesan lusuh bagi mereka yang pernah mengenal kantor ini di zaman penerbitan dan jayanya majalah ilmiah Prisma di tahun 1970-an/1980-an. Prisma yang sejak semula terbit dengan semangat berpikir modernisme telah mati secara alamiah, seiring matinya modernisme dan developmentalisme yang sudah terbukti gagal seperti ditunjukkan oleh kejatuhan Orde Baru," kata Enceng Sobirin Nadj, Wakil Direktur LP3ES. Kini zaman "post-modernisme". Di Barat sendiri telah lama bertunas dan berkembang cultural studies yang punya dampak besar terhadap kehidupan intelektual. Yang pertama harus dijawab barangkali, mengapa dalam "rubrik" seperti ini, yang biasanya menampilkan hal remeh-temeh kehidupan masyarakat sehari-hari, tiba-tiba membahas post-modernisme dan cultural studies (marilah kita singkat CS). Jawabannya: kami memperlakukan ilmu-di zaman ini-sebagaimana kami memandang fashion, film, kafe, musik, dan lain-lain. Dalam bahasa penggagas post-modernis, Jean-Francois Lyotard, di dunia "post-industrial" sekarang, ilmu itu sendiri telah menjadi sebuah komoditas. Lyotard mengistilahkannya sebagai "merkantilisme ilmu pengetahuan" (the mercantilisation of knowledge). Gunawan Wicaksono CS sebagai bidang studi berkembang di tengah era ini. Oleh para eksponennya dia dianggap cukup menjanjikan, karena usaha-usahanya yang eksplisit untuk mendedah soal-soal nyata sehari-hari, dari persoalan politik, rasial, seksual, kultural, transnasional, dan lain-lain. Terikat dengan sejarah para pelopornya seperti Raymond Williams dan Richard Hoggart, di Barat dia adalah usaha kelas buruh untuk menempatkan warisan kulturalnya sendiri sebagai bagian studi kebudayaan di universitas, dan itu pula yang memotivasi mereka untuk terus mengembangkan ilmu dan menggalakkan penerbitannya. Stuart Hall, juga "pendekar" di situ, mengatakan kurang lebih (dalam konteks Inggris): "Kami datang dari suatu tradisi yang sepenuhnya marginal bagi kehidupan akademik Inggris, dan keberpihakan kami pada pertanyaan-pertanyaan mengenai perubahan kultural-bagaimana kami memahaminya, menggambarkannya, menteoretisasikannya, apa akibat dan konsekuensi semua itu secara sosial-pertama kali dikenali dari dunia luar yang kotor..." Dari kacamata pinggiran di luar mainstream akademik itulah mereka menggagas dunia sehari-hari. Inilah advokasi bagi orang banyak atas dunia pemikiran. Inilah sebuah "mode" yang kemudian meluas di Inggris dan Amerika. Contohnya kira-kira, kalau anak kita merengek-rengek minta makan "paket nasi" di rumah makan cepat saji yang sebetulnya isinya cuma nasi dan telur ceplok, sebetulnya kita kan bisa membikinnya sendiri? Kalau anak kita minta boneka Barbie (padahal itu jelas merongrong identitas bangsa kita sebagai bangsa kulit berwarna dan rambut keriting), itu kan merongrong identitas? Kalau pacar kita minta berlari-lari di taman Cibodas seperti adegan sinetron, itu kan harus disadarkan? Nah, siapa yang harus bertanggung jawab atas semua itu? Pastilah bukan Dr Selo Sumardjan, Dr Ignas Kleden, Dr Arief Budiman dan tokoh-tokoh pemikir dari dunia akademik yang hebat-hebat itu. Soal makan, soal boneka tadi urusan Ibu Rini, Ibu Joko, Ibu Rita, atau istilahnya urusan masyarakat pada umumnya. Kurang lebihnya, pada masalah dan kesadaran semacam itulah CS bermain. Kurang lebihnya, tidak harus orang yang punya sejarah dan tradisi membaca Tolstoy dan Alexander Dumas saja yang boleh bermain-main dengan ilmu. Yang bacaannya di kala remaja cuma komik karya Jan Mintaraga pun boleh ambil bagian. *** ARUS yang terjadi di Barat itu tentu juga punya imbas di Indonesia. Tak terlalu penting seberapa jauh ketertinggalan kita dalam pergulatan ilmu-ilmu art and humanities ini, tapi di berbagai tempat telah muncul kelompok-kelompok diskusi mahasiswa, yang menunjukkan gairahnya pada CS dan persoalan-persoalan masyarakat kontemporer. Di Yogyakarta misalnya, pekan lalu Kunci Cultural Studies Center yang didirikan dua anak muda, Antariksa (27) dan Nuraini Juliastuti (27, panggilannya Nuning), menyelenggarakan seminar "Asian Studying Asia: Cultural Studies in Asia Context" dengan pembicara antara lain Kuan-Hsing Chen dari Taiwan, selain Melani Budianta dan Maneke Budiman dari UI. Selama ini, kelompok itu aktif menerbitkan newsletter serta membuat website mengenai CS yang bisa diakses semua orang. "Tiap terbit 1.500 eksemplar. Di Yogyakarta sendiri laku keras, pasarnya mahasiswa, dijual di toko dan lain-lain, harga per eksemplar Rp 1.500," kata Sholahuddin (24), Manajer Kunci. Sementara menurut Antariksa, si penggagas Kunci, ia mendirikan lembaganya itu tiga tahun lalu, ketika melihat banyak kebuntuan ilmu-ilmu sosial di Indonesia, terutama di universitas. "Tidak ada dialog antardisiplin ilmu, ini yang ingin kita masuki, bagaimana semuanya bisa berdialog, enggak usah ngaku yang paling hebat," kata Antariksa. Dia merasa, ada masalah yang kita hadapi sehari-hari. "Terus ilmu sosial bisa ngomong apa? Bukan di tingkat teoretis, kita perlu kajian yang berpihak," tambah keluaran filsafat UGM ini. Keprihatinan yang sama diungkapkan Nuning. Nuning sendiri, di tengah kesibukan seminar CS pekan lalu, berujar, "Saya suka ke Pura Wisata." Pura Wisata adalah tempat pertunjukan dangdut di Yogyakarta. "Nanti malam saya akan ajak Kuan-Hsing Chen ke Pura Wisata. Saya suka budaya pop, suka komik, suka film yang dianggap kacangan, suka perhatikan anak muda yang pakai baju GAM. Sementara orang tua hanya melihat ini tidak sesuai dengan budaya ketimuran, kita melihatnya lebih dari itu, kenapa sebenarnya, apakah benar ada yang disebut budaya Timur itu, apa benar ada yang disebut adiluhung?" ucap Nuning. Di Jakarta, ada lembaga serupa, bernama IfCS (Institute for Cultural Studies). Ahmad Baso, pendiri dan pengurus IfCS, mengatakan banyaknya peminat terhadap CS. Tiga kelas Madrasah Emansipatoris (ME)-semacam kursus belajar kelas dewasa dengan pendekatan CS-katanya sudah dua tahun ini berjalan dan diminati banyak peserta. Mungkin karena Baso berasal dari kalangan NU, IfCS kemudian lebih menaruh perhatian pada bidang-bidang misalnya hegemoni agama dan/ atau negara terhadap masyarakatnya, dengan mengambil fokus perhatian pada perempuan lokal dan masyarakat penduduk asli (indigenous people). Ada empat isu utama yang digarap IfCS, yakni menggagas kembali (rethinking) Indonesia; perempuan dan multikulturalisme; pribumisasi Islam; pesantren dengan isu rekonsiliasi agama dan kebudayaan. "Kami sementara ini telah berinvestasi pengetahuan ke lokasi penelitian kami, masyakarat Kajang di Sulawesi Selatan, yang memiliki masalah karena memiliki ritus yang berbeda. Misalnya mereka beribadah haji di Gunung Bawakaraeng...," kata Baso yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia melihat mulai bersemainya CS ini, bersamaan lembaga semacam ISAI (Ikatan Studi Arus Informasi) dan Bentara Budaya. *** BEGITU luas teba persoalan yang bisa disentuh CS, termasuk bagaimana kita menempatkan diri dan sikap kita di situ. Di Bandung, ada Klub Baca, yang pada mulanya didirikan oleh lima mahasiswa. "Klub Baca itu gabungan dari clubbing dan membaca. Membaca sebenarnya adalah kegiatan serius, sementara clubbing itu bersenang-senang. Jadi, kami mencoba membuat aktivitas membaca itu sebagai sesuatu yang menyenang- kan, termasuk membaca yang berat-berat," kata Tarlen (25), salah seorang penggagas Klub Baca. Apa yang dimaksud dengan bacaan yang berat-berat? Tarlen dengan sedikit geli menceritakan pengalaman kelompok bacanya saat mereka mencoba membedah sebuah cerpen karya Nirwan Dewanto. Kata Tarlen, "Cerpen itu mendekonstruksi penokohan Rama-Shinta-Dewi Uma. Setelah baca tulisan itu tampang kita bete semua karena masih enggak ngerti." Di saat yang lain mereka membicarakan komik Asterix. "Hampir semua audiensnya adalah anak punk. Mungkin kedengaran konyol dan dangkal, tetapi Asterix itu sebenarnya bukan sekadar bacaan yang menghibur karena setelah dikupas dari berbagai sisi, terungkaplah bahwa pemunculan tokoh Asterix itu bisa merupakan strategi bangsa Perancis untuk mengangkat derajatnya yang dikalahkan orang-orang Romawi, misalnya," papar Tarlen tanpa kelihatan bete. Kelompok ini kemudian mendirikan Tobucil (singkatan Toko Buku Kecil) di Jalan Ir H Juanda. "Ada yang iseng membuat pelesetan 'Toko Buku Pecicilan' atau 'Toko Buku Bisa Nyicil'," kata Tarlen sambil tertawa. *** ADA proses yang nyaris berjalan serentak, dilandasi arus post-modernisme tadi. Termasuk di sini berdirinya usaha-usaha penerbitan di berbagai tempat. Salah satu contoh saja adalah Penerbit Mizan. Usaha yang dirintis tiga mahasiswa aktivis komunitas Masjid Salman, Bandung, 19 tahun lalu itu, saat ini tetap konsisten menerbitkan buku-buku yang bagi sebagian penerbit lain barangkali dinilai "tidak komersial". "Misi kami memberikan warna pada wacana ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat. Konteksnya memang dalam wacana keislaman, tetapi kita tidak memandang penulisnya Muslim atau nonmuslim, asalkan untuk kepentingan umat. Kita tidak memandang Islam secara eksklusif namun dari kacamata inklusif," kata Kris, nama panggilan Gangsar Sukrisno, Manajer Humas dan Promosi Mizan Publika. Diskusi, main-main dari yang enteng sampai serius, mendirikan toko buku, atau dengan kata lain kemudian lumernya batas antara "yang main-main dan serius", menjadi ciri kelompok-kelompok generasi ini. Anak-anak Bandung dari Klub Baca tadi misalnya, katanya juga pernah mendirikan forum yang mereka sebut "Aneka Ria Sriwacana". Kata Tarlen, "Isinya ngomongin wacana-wacana seni rupa dalam suasana amat cair." Mau disebut sebagai tren atau tidak, namun inilah yang tengah merebak di mana-mana, yakni suara dari kelompok yang biasa disebut sebagai subaltern-kelompok yang tak tersuarakan-atas persoalannya sendiri. Mereka menolak dominasi rumusan-rumusan oleh pihak lain, termasuk oleh menara gading perguruan tinggi. Ruang lingkup mereka luas, menyentuh kehidupan sehari-hari, termasuk dangdut Pura Wisata tadi. (m05/m12/sig/ody/bre)

Cara Berfikir sebagai Sumber Persoalan

Cara Berfikir sebagai Sumber Persoalan
Oleh: Sayidiman Suryohadiprojo
UMAT manusia sudah biasa menghadapi persoalan. Akan tetapi rasanya belum pernah kita terlibat dalam begitu banyak persoalan seperti sekarang. Perasaan demikian tidak timbul hanya karena kita sebagai bangsa sedang benar-benar dalam keadaan yang serba terpuruk. Kalau kita mengamati kondisi internasional tidak kurang pula persoalan yang dihadapi dunia. Di antara semua persoalan itu yang paling menonjol dan mempengaruhi perasaan kita adalah banyaknya penggunaan kekerasan untuk memaksakan kehendak atau untuk memperoleh sesuatu untuk memenuhi kepentingan sendiri. Setelah Perang Dunia II selesai kaum idealis Barat memprediksi bahwa tidak akan terjadi perang lagi. Mereka mengira bahwa umat manusia cukup kapok untuk berperang melihat besarnya jumlah korban di semua pihak, baik yang kalah maupun yang menang. Akan tetapi prediksi itu meleset sekali, karena belum ada lima tahun perang berakhir sudah mulai timbul konfrontasi antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet yang tadinya bersekutu dalam mengalahkan Jerman dan Jepang. Konfrontasi itu berkembang menjadi Perang Dingin yang langsung mengakibatkan satu perang panas di jazirah Korea dengan korban yang besar, baik dalam bentuk manusia maupun benda. Perang Dingin memuncak dengan kedua pihak mengakumulasi senjata nuklir demikian banyak sehingga dapat digunakan untuk menghancurkan planet Bumi berkali-kali. Baru pada tahun 1990 Perang Dingin berakhir dengan kemenangan blok Barat di bawah pimpinan AS. Kembali kaum idealis mengatakan bahwa ini adalah akhir dari semua macam konflik. Akan tetapi salah lagi perkiraan itu, sebab perang antara Israel dan Palestina tidak selesai dan malahan kemudian AS sendiri dikejutkan oleh serangan ke jantung kekuasaannya ketika gedung World Tarde Center (WTC) di New York dan Pentagon di Washington DC dipukul kaum terroris. Jawaban AS jelas: Perang terhadap Terrorisme. Barangsiapa tidak berpihak ASa dianggap berpihak terroris. Afganistan diserang dan sekarang AS siap untuk menyerang Irak tanpa peduli apakah disetujui PBB dan ada negara lain mendukung. Di dalam negeri penggunaan kekerasan malahan bukan barang aneh. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, kekerasan belum pernah ada hentinya. Apalagi sekarang setelah reformasi kekerasan berbentuk macam-macam dengan tingkat kekejaman yang tinggi. Ada dalam bentuk perlawanan daerah terhadap pusat seperti Aceh yang tentu dibalas pula dengan kekerasan oleh yang dilawan. Ada serangan fisik etnik yang satu terhadap etnik pendatang seperti di Kalimantan Barat dan Tengah. Ada pula perkelahian dengan senjata antara kelompok Islam dan Kristen di Maluku dan Sulawesi Tengah. Dan yang tidak kalah kejam adalah perbuatan kriminal yang terjadi di mana-mana di Indonesia. Mengamati penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh bangsa yang menamakan diri paling maju dan beradab sampai pada perbuatan kriminal perampok, kita mau tidak mau bertanya diri apa yang sesungguhnya menjadi sebab orang berbuat kekerasan itu. Maka kita perlu mempertimbangkan pendapat pakar-pakar yang dapat diandalkan. Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat para pakar adalah bahwa sebenarnya cara berpikir manusia merupakan sebab utama kekerasan itu. Edward de Bono, yang dikenal sebagai pakar dengan reputasi internasional dalam creative thinking (berpikir kreatif) mengatakan dalam satu TV-talkshow yang dimuat buku Closer to Truth, Challenging Current Belief, (diedit Robert Lawrence Kuhn) antara lain : On the whole, our thinking has been rather disastrous. The three Greeks, Socrates, Plato, Aristotle, really wrecked Western thinking, which has been concerned only with truth, analysis, judgment, argument. This type of thinking has led to persecutions, wars, discrimination, programs. What we've left out is "What can be?" thinking. "What can be?" thinking is design, creativity, synthesis -putting things together to achieve something new. We've had a very limited thinking system - a system excellent in itself, but only as the front left wheel of a motorcar is excellent. By itself, it's inadequate. Ia mengatakan lebih lanjut bahwa mengutamakan otak bagian kiri memang telah mendatangkan kemajuan besar bagi dunia Barat, tetapi juga merupakan sumber konflik. Pembelajaran cara berpikir harmonis dapat sangat mengurangi terjadinya konflik. Ia menceritakan, bahwa di pertambangan Afrika Selatan biasa terjadi perkelahian, pertentangan dan lain konflik antara tujuh macam suku sebanyak 210 kali dalam sebulan. Setelah diadakan pembelajaran cara berpikir harmonis jumlah perkelahian itu menyusut drastis sampai hanya empat kali dalam sebulan. Hal serupa telah dilakukannya untuk mengakhiri perkelahian antara pelajar di London. Memperhatikan pandangan De Bono tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pembelajaran cara berpikir yang tepat dapat diatasi penggunaan kekerasan. Yang diperlukan adalah membiasakan berpikir yang mengharmonisasikan otak kiri dan kanan. Akan tetapi hal itu memerlukan pembelajaran ulang secara luas di seluruh umat manusia. Sebab dengan kekuasaan dunia Barat atas umat manusia, cara berfikir Barat yang diuraikan de Bono turut meluas di mana-mana. Malahan orang yang tidak berpikir seperti itu dinilai terbelakang dan tidak mungkin mencapai kemajuan, apalagi kesejahteraan. Tidak mudah mengubah paradigma lama yang sudah amat mapan, apalagi telah mendatangkan kesejahteraan tinggi sekalipun juga mengakibatkan kesengsaraan orang banyak. Satu contoh yang kecil: adalah kesulitan yang dihadapi Dr Husen Achmad Md PhD untuk memperoleh idzin dari Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk kliniknya yang mengadakan pengobatan holistik. Padahal praktiknya telah membuktikan keberhasilannya pada banyak orang yang gagal diobati secara konvensional. Juga orang yang terpelajar pun tidak mudah diajak meninggalkan paradigma lama sekalipun dengan perubahan akan diperoleh kemajuan yang menguntungkan. Apalagi untuk mengurangi konflik dan penggunaan kekerasan antarbangsa. Menurut John J Mearsheimer dalam bukunya The Tragedy of Great Power Politics, sudah merupakan sifat negara, khususnya negara besar (great power) untuk mengejar hegemoni. Kalau belum ada keyakinan bahwa dirinya sepenuhnya berkuasa, maka negara besar tidak akan berhenti untuk meluaskan kekuasaannya, termasuk dengan penggunaan kekerasan dan perang. Berdasarkan teori itu dapat kita pahami mengapa AS begitu bernafsu untuk menyerang Irak dan setelah Irak mungkin (pasti ?) menyerang negara lain yang ia belum kuasai sepenuhnya. Baru akan berhenti kalau akhirnya kehabisan napas karena berlebihan usahanya (overextended) sebagaimana dikemukakan oleh Paul Kennedy dalam bukunya The Rise and Fall of Great Powers. Meskipun mungkin sulit untuk melakukan usaha luas dalam pembelajaran ulang dalam cara berpikir, namun kiranya kita di Indonesia perlu mulai melaksanakannya. Khususnya di antara kita yang menyetujui konsep pemikiran itu perlu dimulai kegiatan bersama untuk memperoleh hasil yang kongkret dan makin meluas. Sayidiman Suryohadirojo, Mantan Gubernur Lemhannas

Bom IMF

Bom IMF dari Hotel Bintang 5

Nono Anwar Makarim

Analis IMF tak peka pada dampak kebijakan-kebijakan mereka terhadap nasib rakyat !
GLOBALISASI terbukti memperkaya mereka yang sudah kaya dan memelaratkan yang miskin. Adalah negara-negara kaya di Barat dan Jepang yang nyata-nyata menarik keuntungan dari globalisasi ini. Sehingga, selagi negeri-negeri kaya tumbuh 2,5 persen setahun, fakir miskin di dunia bertambah 100 juta jiwa. Dunia yang kian miskin dan makin tak stabil pun tersulut kerusuhan di mana-mana.
"Globalisasi"--integrasi berbagai negara dan bangsa dunia--ini terjadi karena anjloknya biaya transpor dan komunikasi, serta ambruknya hambatan yang mengganjal arus barang, jasa, modal, pengetahuan, dan manusia. Seiring dengan globalisasi, beroperasilah lembaga-lembaga baru secara lintas-negara. Di kalangan swadaya masyarakat ada Transparency International yang bergerak di sektor antikorupsi, Human Rights Watch di bidang hak asasi manusia, dan Gerakan Jubilee yang memperjuangkan pembebasan utang bagi negara-negara termiskin di dunia.

Berbagai perusahaan multinasional raksasa dengan gigihnya mendorong globalisasi. Globalisasi sendiri diatur dan dikontrol tiga organisasi yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Eropa: Bank Dunia (World Bank), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Dalam sepak-terjangnya, IMF tak mempedulikan nasib ratusan juta fakir miskin di dunia. Dengan berkedok membantu negara-negara miskin, mereka mengutamakan kepentingan AS dan kreditor asing lainnya. Mereka menjebloskan ekonomi yang sedang sakit menjadi sakit keras, dan akhirnya koma. IMF hanya bersedia membantu ekonomi yang sedang terpuruk--tapi dengan syarat sedia menjalankan kebijakan ideologi fundamentalisme pasar. Ini berarti: membikin pasar modal, membuka pintu selebar mungkin bagi lalu-lintas barang, jasa, dan modal. Peran pemerintah dalam ekonomi diperkecil, antara lain dengan swastanisasi perusahaan negara.

Selagi ada terpaan krisis moneter, IMF mendesak agar subsidi pangan dan minyak tanah di Indonesia dicabut--padahal inilah bahan bakar kaum miskin. Negeri sedang mengalami resesi, tapi tidak diberi injeksi dana guna menggalakkan roda ekonomi, malah disuruh mengetatkan ikat pinggang. Suku bunga didongkrak (di Indonesia sampai 60 persen), dengan harapan dapat menarik masuk modal dari luar. Akibatnya, seperti diduga sebelumnya: pabrik dan perusahaan dalam negeri ramai-ramai gulung tikar, dan timbul pemecatan massal di mana-mana.

Pengangguran di Indonesia pun melonjak 10 kali lipat. Hampir 15 persen pekerja (1997) kehilangan sumber nafkahnya setahun kemudian, atau gaji dan penghasilannya melorot. Produk bruto domestik (PDB) merosot 13,1 persen pada 1998. Yang kehilangan pekerjaannya menjadi miskin, yang miskin beralih melarat. Kebijakan IMF ternyata gagal membantu ekonomi yang melemah. Modal juga tak masuk ke Indonesia. Yang dikejar tak tertangkap, yang korban jatuh terjerembap.

IMF didirikan dengan kesadaran bahwa pasar tidak selalu dapat dipercaya. Pasar sering melemah, permintaan barang merosot, ekonomi tersuruk dalam resesi dan menyengsarakan mereka yang kesempitan. Untuk mengatasinya, John Maynard Keynes, ayah kandung IMF, menginginkan agar pemerintah turun tangan dengan serangkaian kebijakan untuk merangsang ekonomi agar bergiat kembali. Pemerintah harus memperbesar pembelanjaannya, tak usah takut pada defisit. Pajak boleh juga diturunkan, dan suku bunga ditekan. Inilah yang semula menjadi tugas IMF.

Tapi kini IMF justru bertindak sebaliknya: bantuan hanya diberikan bila negara yang sedang mengalami resesi menghentikan kebijakan yang mengakibatkan defisit, menaikkan pajak atau suku bunga. Akibatnya, ekonomi yang lagi terpuruk tidak bangkit, malah terpuruk, dan tak jarang semaput.
Pada pertemuan G-22 di Kuala Lumpur Desember 1997, sudah diperingatkan pada IMF bahwa pencabutan subsidi pangan dan BBM menimbulkan kerusuhan di negara-negara miskin. Camdessus dengan tenang menjawab, orang yang ingin sembuh harus bersedia menahan sakit. Ia menyebut Meksiko sebagai teladan. Lima bulan kemudian kerusuhan meledak di Jakarta--yang memaksa IMF mundur.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Perusahaan yang pailit karena suku bunga membubung tinggi tidak akan pulih begitu suku bunga diturunkan (kembali). Masyarakat yang tercabik kerusuhan akibat penghentian subsidi pangan ketika perekonomiannya terpuruk tidak akan langsung pulih saat keran subsidi dibuka lagi. Kerusuhan tidak memulihkan kepercayaan masyarakat bisnis. Ia tidak mengundang modal; sebaliknya mengusir modal.

Tuduhan paling tajam pun menimpa IMF: ia mengorbankan nasib rakyat banyak di negara-negara berkembang demi melindungi kreditor asing
Uang bantuan IMF sendiri dipakai untuk stabilisasi nilai tukar mata uang negara yang dilanda krisis. Tetapi stabilisasi nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap dolar AS ini meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang luar negeri. Lagi-lagi, IMF membela kepentingan kreditor asing.
kalau IMF terus menyelamatkan kreditor asing, mereka akan kian jorok menilai kemampuan debitor membayar utang. Kritik ini ditangkis IMF: kalau tidak diselamatkan, negara tak akan mampu membayar utang--yang mengakibatkan tak ada yang sudi mengutangi lagi. Omong kosong, kata Stiglitz. Rusia, yang mengemplang utangnya besar-besaran pada 1998, masih bisa mengutang lagi pada 2001. Korea, yang mengancam para kreditor dengan "Jadwalkan kembali utang, kalau mau dibayar", juga sukses menarik kredit baru.

Rata-rata analis mengesampingkan Indonesia ketika menilai peluangnya untuk bangkit dari krisis karena negeri ini dianggap didominasi gemuruh politik dan kekalutan sosial. Namun, justru menganggap sebagian penyebabnya adalah kebijakan IMF.

Jadi, kebijakan pengetatan ikat pinggang IMF di Indonesia kebablasan. Ia mematikan dunia usaha. Kebijakan meningkatkan suku bunga dengan harapan dapat menarik modal masuk ke Indonesia gagal total. Modal enggan masuk ke negara rusuh. Penutupan sejumlah bank yang bobrok menimbulkan kecemasan para nasabah yang kemudian beramai-ramai memompa uangnya dari bank dan melarikannya ke luar negeri. Akhirnya, baik para kreditor asing maupun pengusaha dalam negeri sama-sama tak tertolong

BERPIKIR DIALEKTI TENTANG GLOBALISASI

BERPIKIR DIALEKTI
TENTANG GLOBALISASI



1. Pengertian Berpikir Dialektik dan Globalisasi
       Berpikir dialektik adalah berpikir tentang
sesuatu (kondisi alam dan kondisi sosial) secara
menyeluruh. Hakikatnya segala sesuatu yang dapat
ditangkap oleh indera itu adalah saling hubungan,
kontradiksi, berubah, dan berkembang. Oleh sebab itu
dalam menganalisis globalisasi harus berdasarkan teori
saling hubungan, kontradiksi, dan teori perubahan dan
perkembangan. Tidak ada sesuatu yang ada secara
materiil di dunia ini yang berdiri sendiri, semuanya
saling berhubungan satu dengan yang lainnya, saling
kontradiksi, dan bergerak menuju kualitas yang lebih
baik.
Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan
masyarakat dunia bisa saling berhubungan dalam bidang
ekonomi, sosial,  politik, dan budaya. Paham yang
demikian itu disebut globalisme atau neo-liberalisme.
Tiga faktor yang mendorong globalasiasi ialah:
§       Kekuatan kaum kapitalis internasional atau
multi national corporation (MNC) yang mampu beroperasi
hampir diseluruh dunia
§       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
atau IPTEK, khususnya di bidang telekomunikasi
§       Dukungan pemerintah Negara-Negara Sedang
Berkembang atau NSB terhadap ekspansi kaum kapitalis
internasional di negara mereka

2. Keynesianisme
Paham kaum kapitalis yang menyatakan bahwa negara
harus ikut campur dalam kehidupan ekonomi diwaktu
terjadi krisis. Paham ini lahir ketika kapitalisme
mengalami krisis besar pada tahun 1930-an.
Globalisme atau Neo-liberalisme (pengikut Ricardo dan
Adam Smith)
Paham yang menyatakan bahwa:
§       Kaum kapitalis harus diberi kebebasan untuk
berbisnis antar negara atau antar bangsa tanpa
hambatan, agar sumber-sumber daya ekonomi dapat
dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin
§       Suatu negara harus mengadakan spesialisasi
komoditi berdasar keunggulan yang mereka miliki
Penerapan paham neo-liberalisme adalah kaum kapitalis
internasional lebih mudah mendominasi ekonomi NSB,
karena pada umumnya NSB hanya mempunyai keunggulan
tenaga kerja buruh melimpah dengan upah rendah dan
sumber daya alam yang belum diolah karena belum
memiliki teknologi yang memadai.
NSB harus menyesuaikan diri dan harus mengikuti
kemauan kaum kapitalis internasional, jika mereka
menerima konsep globalisme. Dengan demikian para
birokrat NSB harus bertindak sebagai pelayan proses
globalisasi tersebut. Hakikatnya para birokrat NSB
menjadi kepanjangan tangan kaum kapitalis
internasional yang beroperasi negerinya, dan mereka
menerima imbalan yang dapat digunakan untuk membentuk
modal dan hidup konsumtif.
Dampak dari proses globalisasi itu, kaum birokrat di
NSB memiliki dua karakter yaitu sebagai kepanjangan
tangan kaum kapitalis internasional dan menggunakan
kekuasaanya untuk membentuk modal. Itu semua dilakukan
karena pengaruh dari kehidupan kaum kapitalis
internasional yang dapat mengeruk keuntungan
dinegerinya.



3. Globalisasi: Teknik Penghisapan Bangsa Atas Bangsa
       Saya sangat sedih  sekali bahwa saat ini hanya
ada sebagian kecil anak bangsa ini yang sadar adanya
bahaya globalisasi. Globalisasi hakikatnya adalah
teknik penghisapan negara maju terhadap negara sedang
berkembang melalui mekanisme pasar bebas (persaingan
bebas). Penghisapan itu melalui tiga jalur yaitu
transfer modal, transfer ilmu dan teknologi, dan
transfer skill. Ketiga jalur itu merupakan mata rantai
komoditi yang harus diterima oleh negara-negara sedang
berkembang melalui kaum kapitalis birokrat dan kaum
kapitalis komprador.
       Di negara-negara maju telah mengalami tiga
kesulitan utama yaitu: (1) lahan untuk investasi sudah
tidak tersedia, (2) pasar hasil produksi sudah jenuh,
dan (3) sumber bahan baku dan energi langka. Ketiga
kesulitan itu yang menyebabkan kaum pemikir negara
maju menciptakan konsep baru yang disebut globalisme,
yaitu suatu ideologi baru kaum kapitalis internasional
untuk menghegemoni dan mendominasi pola pikir dan pola
perilaku masyarakat negara-negara sedang berkembang
untuk tetap berkeyakinan bahwa dengan bekerja sama
dengan negara maju, mereka dapat meningkatkan
kesejahteraan hidupnya.
       Jika globalisme negara maju itu diterima oleh
para pemikir dan penguasa negara-negara sedang
berkembang berarti mereka memberikan ruang bernafas
baru bagi negara maju untuk: (1) memperoleh keuntungan
atas inverstasinya di NSB, (2) menguasai hajat hidup
masyarakat NSB dengan bergantung pada produk mereka,
dan (3) menguasai sumber-sumber daya alam NSB. Bagi
NSB, sebagian besar rakyatnya akan menjadi kulinya
bangsa-bangsa atau budak-budak  modern yang bermadi
keringat dan bercucuran air mata di satu pihak  dan di
pihak lain ada sebagian kecil masyarakat NSB mendapat
tempat mulia di mata negara-negara maju. Itu berarti
globalisasi akan berdampak buruk bagi NSB yakni
melebarkan jurang perbedaan antara kaum miskin (rakyat
jelata) yang hidup sebagai budak-budak modern, dan
membahagiak  sebagian kecil kaum berpunya yang
mewakili kepentingan negara-negara maju di tanah
leluhurnya sendiri. Jika globalisasi diterima tanpa
kritik oleh para pemikir dan para penguasa NSB,
berarti kaum pekiir dan kaum birokarta akan makin jauh
eksistensinya dengan rakyat.
       Hakikatnya globalisasi adalah kolonialisme
bentuk baru Ide globalisasi adalah ide kapitalisme
yang disebarkan oleh negara maju ke NSB  melalui para
pemikir untuk diteruskan kepada para penguasa NSB.
Oleh sebab itu yang memperkenalkan ide globalisasi
yang pertama-tama adalah para pemikir negara maju,
kemudian dilanjutkan oleh para pemikir NSB,
selanjutnya para penguasa NSB yang melaksanakannya.
Globalisasi itu mempunyai tiga dimensi yaitu ideologi
kapitalisme, ekonomi pasar bebas, dan teknologi
informasi yang tidak mengenal batas-batas negara.
Ketiga dimensi itu bagi negara-negara maju adalah
merupakan barang dagangan yang harus dipasarkan dengan
berbagai cara. Jika perlu dengan cara menumbangkan
pemeritahan nasionalis progresif yang anti dengan
berbagai bentuk penjajahan, atau nasionlis yang akti
penghisapan bangsa atas bangsa.



4. Para Kritikus Globalisasi
       Pada konferensi tingkat tinggi negara-negara
kelompok 15 atau G-15 di jakarta pada tanggal 30-31
Mei 2001, berbagai kritikus terhadap globalisasi telah
muncul, yaitu antara lain sebagai berikut.

Mahathir (Perdana Menteri Malaysia)
1.      Globalisasi pinggirkan negara-negara sedang
berkembang (NSB), karena negara maju (NM) memiliki
teknologi komunikasi yang canggih, dan NM memaksakan
NSB harus meliberalisasikan perdagangannya tanpa
peduli apakah ekonomi mereka siap atau tidak untuk
menanggung proses itu.
2.      NM menekan NSB untuk menyepakati sebuah babak
baru  negosiasi Organiasi Perdagangan Dunia (World
Trade Organization, WTO).
3.      IMF telah menjadi instrumen politik daripada
satu institusi rehabilitasi financial. Penderitaan
rakyat banyak tidak dipedulikan, yang penting bagi IMF
ialah bahwa NSB harus melaksanakan arahan-arahannya
4.      NSB belum mampu membiatyai infrastruktur
teknologi komunikasi canggih
5.      NM 50% penduduknya sudah menggunakan internet,
sedang di NSB kurang dari 20%, akibatnya NSB miskin
informasi, NSB tetap menjadi NSB

Robert Gabriel Mugabe (Presiden Zimbabwe)
1.      Hubungan NM dan NSB adalah hubungan antara
kaisar  dan koloni jajahannya, antara tuan dan budak,
antara penguasa dan tawanan yang mendodminasi planet
bumi ini pada abad ke 18 sampai akhir dekade abad ke
20
2.      Dunia manju didominasi oleh negara-negara
kelompok 8 (G8), yang selama dua abad memandang diri
mereka seolah-olah pemilik tanah dan negara-negara
orang lian, menguasai bangsa lain, dan merendahkan
budaya serta peradaban bangsa lain.
3.      NSB harus merespon berbagai kesenjangan
gtatanan sosial, ekonoki , dan politik yang arepresif
dan eksploitatif ini tidak hanya dengan aksi protes,
akan tetapi juga dengan perjuangan ketahanan, dan
revolusi


5. Perbedaan Pengertian
GLOBALISME
Ideologi penguasa ekonomi dunia serta kaum
neo-liberalisme yang berpandangan mono-kausalitas,
yaitu melihat segala sesuatu dari dimensi ekonomi
saja.

GLOBALISASI
Proses perubahan budaya (tata pikir dan perilaku) yang
dampak penyerahan kedaulatan negara nasional kepada
perusahaan transnasional (global players). Dengan
jaringan yang kuat dan luas, kekuasaaan perusahaan
raksasa transnasional ini dari waktu ke waktu semakin
mencekeram.

GLOBALITAS
Kenyataan bahwa kita telah lama hidup dalam sebuah
masyarakat dunia, di mana ada kebinekaan tanpa
ketunggalikaan.

KETIMPANGAN DUNIA
·       1970-1990 produksi global meningkat dari US$
4,000 milyar menjadi US$ 23,000 milyar.
·       Orang miskin meningkat lebih dari 20%
·       47 negara miskin dalam perdagangan dunia
menyusut (1960-1990) dari 4% menjadi 1%.


PERDAGANGAN DUNIA (Beck 1997, dan Spiegel 1996)
1974-1995 meningkat dari US$ 479 milyar menjadi US$
4,940 milyar. Yang terjadi adalah marginalisasi
negara-negara miskin dalam perdagangan dunia.
Negara-negara itu hanyalah obyek politik dunia
(Nuscheler, 1998:24).

DEMOKRASI
Demokrasi terancam bila globalisasi digenjot tanpa
kontrol; seberapa jauh demokrasi dapat bertahan jika
digerogoti kemiskinan? (Beck, 1997:24).

PENDIDIKAN GLOBAL
·       Membantu memperckuat jaringan transnasional
(global players), atau penolakan total untuk
bersinggungan dengan proses globalisasi.
·       Permasalahan kunci dunia modern adalah perang
dan damai, nasionalisme yang dihubungkan dengan
keunikan budaya  dan hubungan antar budaya, masalah
lingkungan, kesenjangan sosial, bahaya penerapan
teknologi.
·       di Swiss: Sekolah demi Dunia yang Satu:
perluasan wawasan pendidikan, refleksi identitas,
perubahan pola hidup, dan hubungan antara lokal dan
global.
·       Manusia otonom (ideal) yaitu manusia yang
bertanggung jawab memproleh pengakuan dan mampu
menilai dengan jernih dan etis, berdaya nalar  dan
terbuka bagi perubahan serta belajar sepanjang hidup.
·       Cara berpikir dialektik (saling hubungan),
holistik, refleksi terhadap pengalaman sejarah,
orientasi pada aksi, harmoni sosial, dan tanpa
kekerasan.
·       Keterpaduan lintas sektoral dalam perencanaan
pendidikan, tempat dan suasana  belajar, struktur
waktu dan metode ajar-mengajar. Produk: manusia yang
peka terhadap pengamatan gejala sosial, empati,
perubahan perspektif, bertanggung jawab, refleksi
diri, kooperatif, mampu mengatasi konflik, dan
berpikir sistematis.
·       Faktor sosial yang menunjang: kesadaran saling
ketergantungan secara global, perlunya information
society, pengakuan tentang eksistensi berbagai
subkultur, kemitraan gender, orientasi masa depan,
pembangungan berkelanjutan, pengakutan identitas
budaya, dan masyarakat berkeadilan.
·       Konsep Sekolah bagi Dunia yang Satu: sebuah
proses diskusi dan inisitatif dari berbagai pihak,
bukan olah pikir ilmuwan perorangan.
·       Sekolah adalah benteng pertahanan generasi
mendatang. Siapa yang mampu sekolah dan generasi mana
yang mampu bertahan?

TRASNASIONAL (MNC)
MNC sadar bahwa pemahaman antar budaya telah
mendongkrak kesuksesan penjualan produknya.

Negara Sedang Berkembang
·       Mencemaskan ?kolonisasi modern? yang dibawa
oleh proses globalisasi. Banyak cendekiawan
berinisiatif melawan keyakinan buta tentang
pertumbuhan dan pembangunan tanpa batas.
·       Globalisasi adalah rekayasa manusia MNC untuk
menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya
(pendidikan). Kompas, Selasa 11 April 2000

6. Krisis Kapitalisme Global
Ide globalisasi lahir sejak menangnya kaum bourjuis
dalam Revolusi Perancis 1779. Kaum feodal
ditumbangkan, sistem ekonomi diubah dari sistem
ekonomi feodalisme menjadi sistem ekonomi
liberal-kapitalisme, di mana uang mejadi ?raja? yang
memutuskan segala perkara. Kata uang adalah merupakan
undang-undang yang harus ditaati oleh seluruh umat
manusisa yang mendewakan sistem tersebut. Barang siapa
berani melawan uang berarti berani melawan raja dan
dewa. Karena uang itu merupakan barang (material),
maka uang ada yang memilikinya yaitu manusia. Manusia
mencipta uang, kemudian tunduk dan berbakti kepada
uang. Barang siapa pemilik uang dalam sistem ekonomi
liberal-kapitalisme, mereka adalah raja dan dewa yang
disembah oleh anggota masyarakat kapitalis.
       Dalam masyarakat kapitalis, uang berfungsi
sebagai alat pertukaran dan sebagai modal. Sebagai
alat pertukaran, uang menentukan harga sesuatu barang
dagangan, dan sebagai kapital, uang menentukan
penguasa politik (raja, perdana menteri, presiden,
?dewa?). Karena untuk menjadi raja, perdana menteri,
presiden, dsb., di alam sosial liberal-kapitalisme
harus membutuhkan uang sebagai alat pertukaran,
artinya jabatan tersebut adalah merupakan barang
dagangan yang harus dipertukarkan dengan uang dan
bertujuan mencari keuntungan. Dalam cara pandang yang
demikian inilah kaum kapitalis mengatakan bahwa
kehidupan manusia kushusnya kehidupan bisnis harus
tunduk pada hukum self-regulating market, artinya
kekuatan permintaan dan penawaran yang menentukan
harga sesuatu komoditi termasuk kekuasaan politik. 
       Ide self-regulating market dipasarkan
keseluruh penjuru dunia, terutama ke negeri-negeri
sedang berkembang, sebagai alat yang ampuh untuk
memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
Proses transformasi ide itu disebut globalisasi, dan
idenya disebut globalisme, sedangkan kondisi nyata
kehidupan sosialnya disebut globalitas. Globalisme
adalah Ideologi penguasa ekonomi dunia dan kaum
neo-liberalisme yang berpandangan mono-kausalitas,
yaitu melihat segala sesuatu dari dimensi ekonomi
saja. Globalisasi adalah rekayasa manusia MNC untuk
menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya
(pendidikan)(Kompas, Selasa 11 April 2000), atau
globalisasi adalah proses perubahan budaya (tata pikir
dan perilaku) yang dampak penyerahan kedaulatan negara
nasional kepada perusahaan transnasional (global
players); dengan jaringan yang kuat dan luas,
kekuasaaan perusahaan raksasa transnasional ini dari
waktu ke waktu semakin mencekeram. Sedangkan
pengertian globalitas adalah suatu kenyataan bahwa
kita telah lama hidup dalam sebuah masyarakat dunia,
di mana ada kebinekaan tanpa ketunggalikaan.
       Ideologi globalisme lahir pada tahun 1776 oleh
Adam Smith. Tesisnya adalah bahwa negara tidak boleh
campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Kegiataan
ekonomi akan ditentukan oleh ?tangan ajaib? yaitu oleh
kekuatan pasar atau kekuatan permintaan dan penawaran.
Ideologi itu merupakan cermin dari masyarakat bourjuis
pada saat itu sedang berkembang di daratan Eropa. Ia
merupakan kesadaran kelas bourjuis yang berdasar uang
berperan sebagai kapital. Dalam proses
perkembangannya, ideologi tersebut melahirkan
penjajahan bangsa atas bangsa lain yang melahirkan
paham kolonialisme. Proses penjajahan itu melahirkan
dua perang besar dunia, yaitu Perang Dunia Pertama
(1911-1914) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945). Dua
perang dunia itu adalah perangnya sesama negara
penjajah dalam memperebutkan daerah jajahan yang kaya
akan sumber daya alam yaitu bangsa-bangsa Afrika,
Asia, dan Amerika Latin. Hakikatnya uang sebagai
kapital melahirkan perang, sesama manusia saling
membunuh untuk uang (harta) dan kuasa.
       Dua negara besar pemilik modal besar yaitu
Inggris dan Amerika menyadari bahwa sistem penjajahan
secara fisik melahirkan nasionalisme dan kemerdekaan
bangsa-bangsa di dunia. Itu adalah kenyataan sejarah
yang tidak dapat dibendung. Atas dasar kondisi nyata
tersebut, mereka (pemimpin kedua negara itu) berpikir
untuk membentuk sistem penjajahan baru (imperalisme),
di mana penjajahan dilakukan dengan menggunakan
kapital, teknologi, dan keahlian sumber daya manusia
dalam berbisnis. Kekuatan militer berdiri dibelakang
untuk menopangnya.  Jika tiga kekuatan (kapital,
teknologi, dan ilmu) dapat mengatasi semua problem
yang muncul akibat penjajahan bentuk baru
(imperalisme), maka militer bisa istirahat. Tetapi
kalau tiga kekuatan itu tidak bisa mengatasi masalah,
maka kekuatan militer harus bertindak bangsa-bangsa
yang anti imperalisme. Tindakan militer itu yang
sekarang dilakukan oleh Inggris dan Amerika di Irak,
Iran, Vietnam, Afganistan, Panama, dan beberapa negari
lainnya.
      



=

Benturan Peradaban, Multikulturalisme,

Benturan Peradaban, Multikulturalisme, dan Fungsi Rasio

Alois A Nugroho

POSTMODERNISME sering dikatakan "membunuh rasio". Namun, sebenarnya tidak, ia hanya memecah belah dan membiarkannya tetap terpecah belah. Dampak pecah belah itu pun tak perlu diartikan sebagai adu domba. Benturan peradaban sering kali dianggap merupakan ekses dari postmodernisme. Sebenarnya tidak.

BENTURAN peradaban barangkali lebih harus menjadi tanggung jawab modernisme daripada postmodernisme. Dalam bentuknya yang lebih moderat, postmodernisme masih menjanjikan keberlangsungan hidup dan bahkan keberlangsungan dari hidup yang sejahtera. Bentuk moderat dari postmodernisme ini akan kita sebut sebagai "multikulturalisme".

Multikulturalisme memuat banyak kelebihan etis maupun praktis, namun dia mengandung kekurangan dalam satu hal besar, yakni membatasi fungsi rasio hanya sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan hidup dan hidup lebih sejahtera. Rasio sebenarnya dapat beroperasi dengan bertolak dari pangkalan yang sama sekali tak berhubungan dengan pengalaman langsung, berkelana di wilayah-wilayah abstrak dan berhenti pada oasis-oasis abstrak dari gurun abstrak tanpa tepi. Rasio adalah operasi imajinasi, namun imajinasi itu adalah imajinasi rasional, artinya imajinasi yang memiliki disiplin diri.

Retorika "mockery"

Postmodernisme pada akhirnya ialah pengakuan pada adanya multirasionalitas. Dengan begitu, setiap klaim rasionalitas perlu menimbulkan syak wasangka sebagaimana diajarkan oleh Alasdair MacIntyre. Kalau kita berbicara tentang rasionalitas harus jelas lebih dahulu rasionalitas siapa atau rasionalitas yang mana (MacIntyre: 1988).

Apalagi, rasionalitas-rasionalitas dari kultur-kultur besar dan kuat selama ini cenderung mengklaim diri sebagai "universal" dan mengindoktrinasikan diri kepada kaum pinggiran. Mungkin dapat dijadikan sebagai sekadar contoh, bagaimana kultur-kultur non-Jawa di sebuah republik modern masih harus memiliki satuan administrasi yang bernama "kelurahan" atau "kabupaten". Contoh lain yang dapat diambil dari khazanah feminisme radikal ialah bagaimana kaum perempuan terpaksa harus mempelajari sejarah sebagai history dan bukannya her-story.

Dalam arti ini, salah satu nilai lebih dari postmodernisme ialah bahwa ia mendorong terjadinya konsientisasi. Kaum pinggiran diberanikan untuk membongkar atau mendekonstruksi rasionalitas-rasionalitas opresif dan mengubah sejarah serta masyarakat melalui "kata-kata" mereka sendiri. Postmodernisme dapat dengan gegap-gempita menawarkan pembebasan ini.

Pembebasan itu tentu saja tidak harus digambarkan dengan pembebasan yang mendasarkan diri pada rasionalitas sebuah conviction yang mapan. Pembebasan itu dapat juga hanya berupa penggembosan berbagai conviction melalui olok-olok (mockery).

Di bawah pengaruh iklim postmodern semacam ini, tak ada hal yang memiliki privilese untuk terlindung dari olok- olok. Upacara pengukuhan seorang guru besar filsafat, misalnya, ternyata dapat bertaburan dengan olok-olok (Kompas, 11/3/ 2003). Benar apa yang dikatakan Rorty, filsafat dan kerja rasional lainnya tidak perlu diberi privilese (Rorty, 1980: 3-13).

Akan tetapi, kita ingat bagaimana seorang tokoh pemikir pembebasan yang bernama Ivan Illich bahkan pernah bertanya "after deschooling, what?". Pertanyaan itu dilontarkannya sesudah dirinya sendiri dan banyak tokoh lain semisal Paulo Freire menelanjangi sekolah sebagai sambungan tangan dari penindasan budaya. Pada tempatnya pula bila kepada postmodernisme orang bertanya after deconstruction, what?

Postmodernisme

Namun postmodernisme dapat amat serius. Sebagian dari yang serius ini memasukkan tesis yang bernama incommensurability. (Rorty, 1980: 313-394 dan Rorty, 1989: xiii-xvi). Model dari pelbagai aktivitas kebudayaan, termasuk sains, adalah permainan, atau bahasa, atau-dalam bahasa Wittgenstein- permainan-bahasa (language-game).

Setiap permainan dan setiap bahasa memiliki aturan main masing-masing. Tidak mungkin kita menilai aturan permainan bulu tangkis dari sudut aturan permainan sepak bola.

Tidak mungkin juga kita menilai tata bahasa Inggris dari tata bahasa Belanda. Apa yang salah bagi sepak bola merupakan tindakan yang wajib bagi bola basket. Apa yang salah bagi bahasa Inggris dapat merupakan cara berbahasa yang benar bagi bahasa Belanda.

Selebihnya, apa yang dianggap penting dalam suatu bahasa dapat sama sekali tidak relevan bagi bahasa-bahasa lain. Dalam menggunakan kata ganti kedua, apa yang dianggap penting bagi orang Jerman dan Perancis dianggap tidak relevan bagi orang berbahasa Inggris, kecuali bila pihak kedua itu Tuhan.

Apa yang dianggap penting dalam suatu permainan dapat sama sekali tidak relevan bagi permainan-permainan lain. Orang dapat saja bermain kartu di atas meja ping-pong, namun tidak bermain ping-pong di atas meja kartu.

Begitu pula dalam hal kebudayaan. Ada kebudayaan yang menilai tinggi otentisitas dan menganggap hina peniruan. Ada kebudayaan yang menganggap meniru itu wajib, asalkan tiruannya dimanfaatkan bagi masyarakat banyak dan memiliki mutu lebih baik dari yang ditiru. Ada kebudayaan yang menghalalkan tiru-meniru, mengatakan bahwa tiruan itu bukan tiruan, padahal memiliki mutu lebih buruk.

Kasus sengketa dagang yang melibatkan IBM dan Fujitsu pada akhir tahun 1980-an, seputar persoalan intellectual property right, menunjukkan hal itu (Stewart: 1996, 270-285). "Caux Roundtable Principle" yang di dalamnya termuat kebajikan-kebajikan yang mendasarkan diri pada nilai-nilai human dignity dan kyosei dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan budaya itu ( Nugroho: 2001, 38-53).

Tesis incomensurability tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat melakukan studi perbandingan antar rasionalitas. Ia hanya mengatakan bahwa pada akhirnya tak ada impartiality atau obyektivitas untuk mengatakan suatu bahasa, permainan atau rasionalitas itu "lebih" dari rasionalitas lain. Setiap putusan muncul dari suatu sistem rasionalitas. Setiap sistem membenarkan dirinya sendiri dalam apa yang disebut "lingkaran hermeneutik" (hermeneutic circle).

Tak perlu berarti bahwa sintesis tidak mungkin diikhtiarkan. Bahasa Esperanto dibuat dan diperkenalkan biarpun tak banyak yang menuturkan. Bahasa Jawengdonesia ("miksyurr besok jadi yoo, tengkyu berat lhoo") sengaja atau tak sengaja semakin banyak dituturkan.

Namun sintesis itu tidak akan menjadi sebuah "supra bahasa". Ia hanya bahasa di antara bahasa-bahasa lain. Hasil dari sintesis antara permainan-permainan adalah juga sebuah permainan di antara permainan-permainan. Ketika orang mau membuat sintesis antara agama- agama, hasilnya juga berupa sebuah agama di antara agama-agama.

Dengan kacamata pemikiran seperti ini, masihkah kita akan berbicara tentang "moralitas" sesungguhnya atau "realitas" sesungguhnya atau "pengetahuan" sebenarnya? Kesungguh-sungguhan hanya bersifat lokal, partikular, komuniter, primordial, parokial.

Tidak penting apa referensi dari reagan dalam wacana bangsa Amerika, namun dalam wacana yang telah melahirkan karya-karya almarhum Umar Kayam dia telah menjadi rigen, tekun dan rajin (di Banyumas kata "rajin" malah juga berarti "rapi"). Tak ada yang menganggap "mister Rigen" versi Umar Kayam sebagai bentuk inferior dari Reagan "asli".

Dunia bisnis semula juga mengolok-olok McDonald’s Paris sebagai sebuah restoran fast food yang turun derajat menjadi sebuah gerai slow food, karena latar belakang kultural dan karena itu juga perilaku konsumen yang berbeda. Ketika gerai-gerai slow food MacDonald’s Paris justru secara pragmatis menyesuaikan diri dengan lingkungan kultural dan bahkan merias diri menjadi gerai-gerai yang chic, dunia bisnis sekarang sedang berdebar-debar menanti apakah gerai-gerai McDonald’s di pelosok dunia lain akan mengikuti gerai "asli" atau malah akan merias diri a la McDonald’s Perancis (Nugroho dan Cahayani, 2003).

Benturan peradaban?

Karena adanya tesis incommensurability orang kadang-kadang mengaitkan postmodernisme dengan "benturan peradaban". Spesies manusia akan mati tercekik karena dengan klaim "universal" peradaban-peradaban lokal akan saling mengerkah.

Yang terjadi adalah drama bellum omnium contra omnes yang bukan lagi sekadar the war of every man against every man seperti dikatakan oleh Hobbes, tetapi lebih berupa the war of every civilization against every civilization. Karena tidak ada "rasionalitas universal" untuk menghakimi siapa yang "benar", maka kompetisi klaim harus diselesaikan dengan kekuatan lain.

Muncullah pemeo might is right, kekuatanlah yang akan menentukan siapa-siapa yang pantas disebut "universal", yang dalam perkembangan sejarah lazimnya berhubungan dengan klaim kebenaran "final" (Huntington/Ruslani, 2000: 597).

Polarisasi yang terjadi di panggung global sekarang ini menyangkut "krisis Irak" tak jarang diartikan sebagai salah satu contoh benturan peradaban. Ketakmampuan elite politik nasional untuk bersikap sebagai "negarawan", dengan mengambil jarak dari "kepentingan kaum" atau dengan kata lain bersifat impartial, mungkin juga punya hubungan dengan mustahilnya mengambil sikap impartial dalam kerangka pikir postmodern ini.

Tetapi sebenarnya tidak adil kalau tanggung jawab atas benturan peradaban begitu saja dilemparkan kepada postmodernisme. Postmodernisme berhenti pada local wisdom dan memustahilkan universal truth.

Artinya usaha untuk membuktikan siapa lebih benar atau lebih baik atau lebih universal kebenaran atau kebaikannya, dengan cara-cara rasional maupun tidak, adalah usaha yang berlebihan, superfluous. Menganggap benturan peradaban sebagai konsekuensi logis dan praktis dari postmodernisme mencederai postmodernisme secara tidak adil, karena baginya rasionalitas setiap peradaban tidak perlu dibentur-benturkan dan klaim "global" atau "universal" hanyalah bunyi angin dari ban kempes modernitas.

Bagi postmodernisme, kompetisi antarperadaban untuk menentukan kelebih-beradaban merupakan kekeliruan bukan hanya pada caranya, tetapi sudah sejak titik tolak berpikirnya.

Multikulturalisme

Oleh karena itu, kenyataan yang sangat relevan bagi postmodernisme adalah multikulturalisme. Begitupun kewajiban yang sangat relevan bagi postmodernisme adalah kewajiban untuk menghormati hak-hak untuk berbeda secara budaya (the right of cultural diversity).

Lebih lagi, postmodernisme yang sangat menggarisbawahi sekat-sekat yang ditimbulkan oleh incommensurability pun sama sekali tidak menganjurkan "benturan peradaban". Sebaliknya yang dianjurkan ialah "toleransi" dalam bentuk norma "non-cruelty" antarmanusia dan dengan demikian juga antarperadaban (Rorty, 1989: 189-198).

Artinya, biarkan setiap komunitas hidup dengan wacana lokal dan dengan rasionalitas lokal masing-masing yang selama ini sudah "jalan" sebagai bentuk kehidupan yang diakrabi, menjadi custom atau tradisi. Malahan kerja ilmiah sebenarnya juga "tradisi" semacam itu dengan "rasionalitas lokal" masing-masing yang oleh Kuhn disebut sebagai "paradigma". Juga di antara paradigma ilmiah sebenarnya perlu ada toleransi yang oleh Feyerabend dikalimatkan menjadi anything goes (Lakatos and Musgrave, 1970: 197-230).

Multikulturalisme menganggap bahwa etnosentrisme, xenosentrisme maupun xenofobia bukan tutur kata dan sikap yang relevan. Yang relevan ialah kewajiban untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya atau hak-hak untuk berbeda secara budaya. Multikulturalisme dengan demikian memproklamasikan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing juga memiliki "hak hidup" yang wajib dihormati.

Keanekaan budaya yang masing-masing duduk sama rendah berdiri sama tinggi ini merupakan konsientisasi berikut yang disodorkan oleh multikulturalisme. Pada tingkat praktis, multikulturalisme juga menunjuk kemungkinan "penyesuaian budaya" atau "dialog budaya" dalam pengalaman individual maupun kelompok.

Perusahaan retail Wal- Mart, yang baru saja memperoleh predikat "perusahaan paling dikagumi" (most admired company) versi Fortune, merupakan perusahaan dengan kultur kuat namun mampu memodifikasi diri dalam dialog-dialog dengan beraneka budaya nasional yang menjadi tempat operasinya (host country) (Fortune, 2003, No 4, hal 32).

Fungsi rasio

Namun permasalahan yang tetap membayang-bayangi multikulturalisme ialah sifatnya yang pragmatis. Sikap pragmatis itu membuatnya berhenti pada konvensi, pada kultur lokal, pada rasionalitas komuniter dan menolak untuk berkelana lebih jauh (Singer, 1981: 87-124).

Rasio memang punya fungsi instrumental untuk mempertahankan hidup dan untuk membuat hidup menjadi lebih sejahtera. Untuk itu, rasio mengambil jarak dari pengindraan-pengindraan dan pengalaman-pengalaman faktual dan menyusun "strategi" budaya untuk menyiasati lingkungan lokal.

Karakteristik dari rasio ialah kemampuan mengambil jarak dari pengalaman langsung (Singer, 1981: 88). Rasio pragmatis merupakan aktualisasi diri dari rasio yang diterapkan untuk menyelesaikan tekanan lingkungan lokal dan langsung. Dalam pergaulan komuniter, rasio ini melibatkan proses belajar masyarakat, mempelajari warisan local wisdom, menemukan cara baru untuk menghadapi tantangan baru dan mewariskannya pada generasi berikut (Whitehead/Nugroho, 2001: 60).

Namun rasio tidak menuntaskan dirinya dengan aktivitas-aktivitas memecahkan masalah-masalah mendesak saja. Rasio juga menjelajahi wilayah-wilayah abstrak, pangkalan jelajahnya pun bukan lagi persoalan konkret, dan perhentian-perhentian yang ditemukannya juga berupa oasis-oasis dalam gurun abstraksi tanpa tepi.

Inilah rasio dalam kepenuhan aktualisasi hakikatnya. Rasio teoretis semacam ini dapat bersifat konsisten dan impartial, tanpa harus dikompromikan dengan kebutuhan mempertahankan hidup dan kebutuhan hidup sejahtera secara sosial (Whitehead/Nugroho, 2001: 95-104).

Ia bertolak dari pangkalan abstrak, menjelajahi wilayah bentuk-bentuk abstrak atau kemungkinan-kemungkinan abstrak dan menyimpulkan penemuan- penemuan abstrak. Rasio teoretis tidak beroperasi dalam hitung dagang, pada akuntansi, pada kalkulasi proyek, pada ekonomi kuantitatif. Rasio teoretis bermain-main, misalnya, dengan bilangan irasional.

Memang pada masa depan yang jauh penemuan-penemuan rasio teoretis dapat saja bersentuhan dengan operasi rasio pragmatis, namun tujuan operasi rasio teoretis bukan pertama-tama mencari kegunaan praktis (Whitehead/Nugroho, 2001: 105). Tujuan operasi rasio teoretis bukanlah sekadar untuk mempertahankan hidup atau hidup sejahtera, melainkan hidup lebih baik dalam arti memiliki pengertian komprehensif tentang realitas yang koheren, konsisten, dapat menjelaskan semua yang lokal dan partikular berdasarkan pengertian komprehensif itu.

Hidup berdasarkan adat istiadat dan tradisi yang selama ini menjamin kesejahteraan memang penting namun tidak cukup. "Hidup yang tidak dikaji," demikian kata Socrates, "adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi" (Singer, 1981: 96-100).

Multikulturalisme, dengan segala kelebihan berupa pembebasan dari hegemonisme modernitas dan hormatnya kepada sikap toleran dan hak atas keanekaan budaya, pada kenyataannya telah mengekang gerak hakiki dari rasio. Multikulturalisme adalah belenggu kehidupan sejahtera dan tembok-tembok istana bagi gelisah Sang Buddha.

Multikulturalisme memuat ketidakmampuan untuk melihat bahwa ada sesuatu yang lebih bernilai yang membuat seseorang dari kultur Samaria menjadi lebih baik daripada "tetangga" satu kultur. Multikulturalisme mengandung bahaya kompromi dengan Zaman Jahiliah (Whitehead, 1926: 43).

Kerinduan pada universalitas paling abstrak, pada realitas yang ultim, yang ada di balik semua lokalitas dan partikularitas, adalah kerinduan rasio teoretis-baik itu pada agama, pada sains, pada seni maupun pada kebudayaan secara umum. Rasio teoretis lebih enak bila disebut sebagai rasio imajinatif. Rasio pragmatik maupun teoretik pada hakikatnya adalah imajinasi, namun imajinasi yang memiliki disiplin yang oleh budaya Yunani disebut logic of discovery.

Memang benar, rasio teoretis sebagai manifestasi kerinduan pada yang universal dan ultim itu harus bekerja dengan peralatan-peralatan linguistik yang bersifat lokal dan partikular beserta keterbatasan-keterbatasan lain yang mengikutinya. Memang benar, bahwa juga matematika yang paling abstrak pun adalah sebuah bahasa di antara bahasa-bahasa lain.

Bahkan logika masih harus dibebaskan dari korespondensi-korespondensinya dengan fakta dan kultur lokal. Namun imajinasi yang rindu akan universalitas abstrak dan realitas ultim adalah sesuatu yang dapat diamati dalam banyak kasus dalam pelbagai kebudayaan.

Berdasarkan hukum termodinamika, gabungan antara hukum termodinamika yang pertama dan kedua, alam fisik ditandai oleh "anak panah waktu" yang mengarah pada sistem-sistem yang semakin tidak kompleks dan akan berpuncak pada "heat death". Namun evolusi biologis juga menunjukkan geliat yang memunculkan sistem-sistem atau orders yang kian kompleks yang merupakan hasil kerja dari rasio yang berusaha mempertahankan hidup dan hidup sejahtera.

Dalam arti ini, rasio pragmatis dapat juga kita artikan sebagai "rasio biologis". Dan karena dalam sistem kosmologis Whiteheadian, entitas subatomik juga merupakan "setetes pengalaman" yang bersifat organis, maka rasio pragmatis bahkan dapat disebut pula "rasio kosmis".

Namun dengan cepat rasio biologis ini menjadi rasio rutin yang tidak menimbulkan kompleksitas dan kemungkinan baru. Dengan demikian, membatasi diri pada rasio pragmatis adalah menolak gerak naik semesta. Membatasi diri pada rasio pragmatis yang bekerja dalam custom yang rutin mematikan gerak evalusi untuk "naik".

Artinya, multikulturalisme dalam jangka panjang membuai kita, menggantikan daya-daya manusiawi kita dengan hidup yang sejahtera. Memang, multikulturalisme dapat merupakan opium bagi masyarakat,

Tetapi multikulturalisme yang moderat juga mengajarkan pada kita kenaifan modernisme. Kerinduan universal itu ternyata dieja dengan bahasa yang selalu lokal dan modernisme selama ini telah memberhalakan yang partikular sebagai universal, yang lokal sebagai ultim.

Apa yang sepantasnya menjadi "stasiun", kita klaim sebagai "stasiun terakhir". Kerinduan dan kesadaran akan keterbatasan itu tidak seharusnya memasung geliat rasio imajinatif.

Kemungkinan lain ialah menyadari keterbatasan dan kerinduan itu dan dengan rendah hati mendengarkan dan mencoba memahami yang ultim dan universal yang dicoba gapai oleh parti- kularitas yang lain. Mungkin suatu kali pada masa depan yang jauh, kita dapat merumuskannya secara bersama-sama dalam formulasi yang dapat kita pahami bersama.

Alois A Nugroho Direktur Pascasarjana Unika Indonesia Atma Jaya, Jakarta

1. Fortune, 2003, edisi No 4.

2. Huntington, Samuel P alih bahasa Ruslani, Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia, Yogyakarta: Qalam, 2000.

3. Lakatos, Imre and Musgrave, Alan, Criticism and The Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

4. MacIntyre, Alasdair, Whose Justice. Which Rationality, London: Ducksworth, 1988.

5. Nugroho, Alois A, Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis, Jakarta: Grasindo, 2001.

6. Nugroho, Alois A, dan Cahayani, Ati, Multikuturalisme dalam Bisnis, Jakarta: Grasindo, 2003.

7. Rorty, Richard, Philosophy and the Mirror of Nature, Oxford: Basil Blackwell. 1980.

8. Rorty, Richard, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

9. Singer, Peter, The Expanding Circle, New York and Scarborough: New American Library, 1981.

10. Stewart, David, Business Ethics, New York etc: McGraw-Hill, 1996.

11. Whitehead, Alfred North alih bahasa, komentar dan kata pengantar oleh Alois A Nugroho, Fungsi Rasio, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

12. Whitehead, Alfred North, Religion in the Making, New York and Scarborough: New American Library, 1926.

Benturan Peradaban

Atasi Benturan Peradaban dengan Menerima Multiperadaban

Samuel P Huntington

Jakarta, Kompas

Negara berbangsa hampir tidak ada pada 300 tahun yang lalu. Namun, sekarang, sudah hampir diruntuhkan oleh munculnya masyarakat dan kepentingan pluralistik di dalam batasan negara. Hasilnya adalah kekacauan, yang terjadi akibat benturan peradaban-peradaban. Untuk mengatasi benturan tersebut, kini kita harus belajar untuk hidup dalam sebuah dunia multiperadaban dengan distribusi kekuasaan yang luas di antara peradaban dan negara.

"Amerika, Uni Eropa, Rusia, Cina, Jepang, India, Brasil, Afrika Selatan, dan negara-negara Islam seperti Iran, Arab Saudi, juga Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk meredusir konflik yang terjadi pada peradaban mereka sendiri dan menengahi konflik antarkelompok yang ada," kata Samuel P Huntington, Profesor Universitas Albert J Weatherhead III Universitas Harvard dalam Konferensi The Struggle for Indonesia yang digelar oleh Strategic Intelligence di Jakarta, Rabu (24/5).

Acara dibuka dengan sambutan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Abdurrahman mengatakan, pertemuannya dengan Huntington kali ini adalah pertemuan mereka yang kedua. Sebelumnya, beberapa tahun lalu, Abdurrahman pernah bertemu Huntington di Tokyo, Jepang.

Tiga kecenderungan

Samuel P Huntington adalah penulis buku The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. Menurut Huntington, selama beberapa dekade terakhir, tiga kecenderungan utama telah terjadi di dunia. Pertama, barangkali yang paling mendasar, perkembangan ekonomi dan globalisasi ekonomi; kedua, meningkatnya kesadaran identitas etnis, kultural dan agama; ketiga, terjadi transisi dari rezim yang otoritarian ke bentuk sistem politik demokrasi pada banyak negara di seluruh dunia.

Negara berbangsa adalah suatu gejala yang jarang dan baru dalam pemaslahatan manusia. Sebagai suatu bentuk organisasi politik, konsep itu tadinya tidak diketahui di luar negara-negara Barat. Pada abad ke-20, pelajar-pelajar Nasionalisme Barat yang berasal dari dunia ketiga kembali ke kampung halamannya untuk memimpin gerakan-gerakan pembebasan nasional. Sementara konsep dari bangsa telah terkait dengan konsep negara.

Sistem negara modern pada Traktat Westphalia pada tahun 1648. Untuk menjamin kesetiaan, mencegah perpecahan, menganjurkan persatuan, dan memajukan efisiensi pemerintah, pemerintahan mencoba membentuk rakyatnya menjadi suatu jati diri nasional yang umum melalui penekanan, pendidikan, mobilisasi, dan penulisan kembali terhadap sejarah. Pada abad ke-20, model Eropa Westphalia yang internasional ini, yaitu antarnegara, kemudian diekspor ke seluruh dunia dan menerima mandat internasional dengan diciptakannya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan demikian, negara-negara mencoba menjadikan rakyat mereka menjadi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa mencoba menciptakan negara mereka sendiri. Dua proses sejarah yang berkaitan tetapi berbeda, menyatu dan menjadi umum untuk berbicara tentang negara berbangsa. Akan tetapi, istilah-istilah ini tidak sepenuhnya menggambarkan realita politik global masa kini.

Pertama, kebanyakan negara mencakup masyarakat dari dua atau lebih bangsa atau kebangsaan (istilah yang sering digunakan untuk bangsa yang tidak memiliki negara sendiri) dan bangsa tertentu sama sekali tidak memiliki negara. Selain itu, karena suatu bangsa pada umumnya adalah suatu kelompok terdefinisi, jumlah dan jati diri bangsa-bangsa terus-menerus berubah.

Kedua, bangsa-bangsa dan negara-negara berbeda secara mendasar. Bangsa-bangsa adalah masyarakat etnis/budaya; sumber jati diri untuk masyarakat. Negara-negara adalah institusi politik, sumber dari kekuasaan. Tidak ada alasan dalam logika atau pengalaman tentang mengapa sumber-sumber identitas dan kewenangan harus bertemu dan hal itu belum pernah terjadi selama sejarah manusia.

Ketiga, sementara negara berbangsa merupakan institusi yang utama dari dunia modern selama satu abad lebih, hampir pada umumnya institusi tersebut dipandang dalam keadaan sekarat/pecah. Secara keseluruhan dalam dunia kontemporer, kewenangan negara tampaknya mengalami pengikisan. Pada waktu yang bersamaan, jati diri kebangsaan yang ada dipertanyakan dan diuraikan kembali di seluruh dunia.

Mempertanyakan kembali

Di seluruh dunia, masyarakat mempertanyakan, mempertimbangkan kembali, dan menguraikan kembali kesamaan apa yang ada pada mereka dan apa yang membedakan mereka dengan masyarakat lain. "Siapakah kita? Di manakah kami berasal? Krisis jati diri nasional menjadi suatu gejala global," kata Huntington.

Modernisasi, perkembangan ekonomi, urbanisasi, dan globalisasi telah mendorong masya-rakat untuk memperkecil jati diri mereka dan untuk menguraikannya kembali dengan pengertian kemasyarakatan yang lebih sempit dan intim. Jati diri subnasional etnis, komunal, dan jati diri regional lebih diutamakan daripada jati diri nasional yang lebih luas. Di antaranya, termasuk pergerakan-pergerakan atas nama bangsa-bangsa Quebec, Scot, Fleming, Catalonia, Basque, Lombard, Corsica, Kurdi, Kosovo, Berber, Chiapas, Chechnya, Palestina, Tibet, Mindinoa Muslim, Sudan Kristen, Abkhazia, Tamil, dan lain-lain.

Akan tetapi, penyempitan jati diri ini disamai pada tingkatan yang lain oleh perluasan jati diri, karena masyarakat semakin banyak berinteraksi dengan bangsa lain yang memiliki adat istiadat dan peradaban yang berbeda. Pada saat yang bersamaan-melalui sarana komunikasi modern-masyarakat mampu mengasosiasikan diri mereka dengan masyarakat yang secara geografis berada jauh tetapi memiliki kesamaan bahasa, agama, atau adat istiadat.

Di dunia kontemporer, ada tiga tipe benturan kekerasan antara peradaban yang telah ada. Pertama, perang antara major state dengan peradaban lain. Seperti Israel dan Arab, India dan Pakistan, atau juga Yunani dengan Turki. Di kawasan Asia Tenggara, kata Huntington, Indonesia jelas-jelas adalah kekuatan regional yang utama, sementara Australia berada di tempat kedua. Konflik kepentingan secara natural juga berkembang antara Indonesia dan Australia, terutama pada kasus Timor Timur.

Tipe kedua adalah kekerasan antarperadaban. Seperti masyarakat Hindu dan Muslim di India, juga kekerasan antara masyarakat Muslim dan Kristen di Ambon dan Lombok.

Tipe ketiga adalah kekerasan yang muncul dari gerakan-gerakan etnis, kultural, dan regional yang meminta otonomi politik atau kemerdekaan dari sebuah negara. Seperti perjuangan bangsa Quebec, Scot, Fleming, Catalonian, Lombard, dan Tibet.

Untuk mengatasi benturan peradaban-peradaban itu, Huntington menyarankan agar kita belajar hidup dalam sebuah dunia yang multiperadaban, belajar menerima perbedaan.

Konflik dalam peradaban

Pada acara tersebut juga tampil sebagai pembicara, yakni Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, sosiolog Dr Ignas Kleden, ekonom Dr Sjahrir, Dr Mari Pangestu, dan Kevin Evans (Koordinator Program UNDP Governance Unit). Acara yang terbagi dua sesi tersebut dipandu oleh Sjahrir dan HE Sir Robin Christopher (Duta Besar Inggris untuk Indonesia).

"Saya lihat Profesor Huntington sudah merevisi kembali beberapa pokok bukunya yang pernah diluncurkan tahun 1996 dan tulisannya pada tahun 1993. Yang penting adalah konflik itu sering terjadi di dalam peradaban itu sendiri, bukan antarperadaban, seperti Barat-Timur, Islam-Barat. Akan tetapi, yang sering terjadi adalah konflik di dalam, seperti di kalangan orang Islam sendiri terjadi konflik. Di kalangan orang Barat sendiri juga masih terjadi konflik. Jadi, tidak makrokonfrontasi antara Barat dengan Timur atau Utara lawan Selatan," kata Juwono.

Ancaman Kemacetan Ilmu-ilmu Sosial

Ancaman Kemacetan Ilmu-ilmu Sosial Oleh AGUS SUBAGYO MICHAEL Foucault (1980), seorang ilmuwan sosial pelopor postmodernisme, pernah mengatakan bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang ada tanpa hubungan kekuasaan. Hubungan pengetahuan adalah hubungan kekuasaan. Pengetahuan adalah peredaran perwakilan negara, perusahaan multinasional, universitas, dan organisasi formal lainnya dalam memajukan masyarakat kapitalis. Foucault sebenarnya hendak mengatakan bahwa proses muncul dan berkembangnya ilmu pengetahuan sangat terkait dengan relasi kekuasaan. Ilmu pengetahuan akan semakin dominan dan dianut kebenarannya oleh masyarakat akademik apabila ditopang secara kuat oleh struktur kekuasaan. Dalam dataran empiris, struktur kekuasaan ini dapat berupa kapital. Artinya, penguasaan struktur kapital dapat dipergunakan secara mudah untuk memengaruhi tumbuh kembang dan benar salahnya suatu pengetahuan. Para elite politik (penguasa) dan elite ekonomi (pengusaha) dengan struktur kapital yang mereka miliki dapat dengan mudah memengaruhi dan mengendalikan proses-proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial supaya hasil penelitian tersebut sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Fenomena semacam inilah yang dinamakan dengan "kapitalisasi ilmu-ilmu sosial" ke dalam struktur hegemoni kapitalisme. Hegemoni kapitalisme Banyak kalangan mengatakan bahwa hampir tidak ada satu pun teori sosial yang lahir di Indonesia dan dikonstruksi secara genuine oleh ilmuwan sosial Indonesia. Kenyataan memprihatinkan ini menunjukkan bahwa kecenderungan stagnasi ilmu-ilmu sosial di Indonesia bukan isapan jempol belaka. Penyebab utama dari kemacetan perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia ini sebenarnya adalah hegemoni struktur kapitalisme yang merajalela di seluruh aspek kehidupan, baik domestik maupun internasional. Ada beberapa bukti yang memperkuat argumentasi bahwa hegemoni struktur kapitalisme telah memasung perkembangan ilmu-ilmu sosial. Pertama, marilah kita lihat pola perilaku para ilmuwan sosial Indonesia yang cenderung hanya menjadi pelayan kapitalisme dan "corong" teori dominan modernisasi. Ilmuwan sosial seringkali berebut projek-projek penelitian bernilai miliaran rupiah yang pada hakikatnya lembaga dananya berasal dari penganut kapitalisme. Kebergantungan pada dana penelitian inilah yang membuat ilmuwan sosial bersifat akomodatif pragmatis dan oportunis. Oleh karena itu, mudah ditebak hasil-hasil penelitian para ilmuwan sosial cenderung mengarah pada pemberian legitimasi terhadap struktur kapitalisme dunia. Kedua, lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti universitas di Indonesia telah terkooptasi oleh hegemoni kapitalisme. Universitas sebagai lembaga yang memproduksi karya-karya ilmiah dan terobosan-terobosan pengetahuan kritis telah menjadi praktik-praktik kapitalisme. Sinyalemen kapitalisme pendidikan, komersialisasi kampus, dan universitas sebagai ajang bisnis telah semakin menguat menjadi kenyataan. Para ilmuwan sosial cenderung menjadi birokrat dan pengusaha kampus. Kapitalisme pendidikan telah menyingkirkan hasrat kaum miskin berpotensi untuk mengenyam sekolah. Universitas-universitas negeri yang seharusnya menampung kaum miskin berpotensi telah diisi oleh golongan kaya yang memiliki kapital besar. Ketiga, para pekerja sosial, khususnya aktivis LSM telah terjebak pada gelimang kapital sebagai hasil akomodasinya terhadap struktur kapitalisme. Bahkan secara ekstrem, Petras dan Veltmeyer (2001) mengatakan bahwa LSM saat ini telah menjadi pelayan kapitalisme-imperialisme, bukan pelayan rakyat yang memberdayakan masyarakat sebagaimana yang mereka klaim selama ini. Para pekerja LSM cenderung memanfaatkan kondisi rakyat untuk dijual kepada agen kapitalisme agar memperoleh kucuran dana. Padahal, dana yang mereka kucurkan tidak semuanya dipakai untuk pemberdayaan rakyat. Rakyat telah dikorbankan sebagai produk yang dipasarkan ke pihak asing. Ketiga fenomena empiris di atas telah menyebabkan perkembangan ilmu-ilmu sosial mengalami stagnasi. Hegemoni struktur kapitalisme telah mengondisikan ilmuwan sosial menjadi mandul daya inovasi dan kreasinya. Mereka cenderung bersikap pragmatis agar memperoleh keuntungan dari struktur kapitalisme demi kepentingan pribadi. Menurut mereka dengan mengabdi kepada struktur kapitalisme, kesejahteraan material akan terjamin. Penolakan terhadap struktur kapitalisme akan menyebabkan mereka menjadi "miskin"Dekonstruksi positivisme Jika dalam dataran praksis empiris, ilmu-ilmu sosial terhegemoni oleh struktur kapitalisme, maka dalam dataran teoritis-metodologis, ilmu-ilmu sosial juga terkooptasi oleh dominasi positivisme sebagai produk teoritik dari sistem kapitalisme. Positivisme yang menekankan aspek kuantitatif, empiris, dan causal laws telah mendominasi metodologi ilmu-ilmu sosial sehingga memarginalkan metodologi antipositivisme yang lebih kualitatif, normatif, dan interpretatif. Implikasi negatifnya adalah ilmu-ilmu sosial telah jauh keluar dari induknya dan mengagung-agungkan logika kalkulatif berdasar angka-angka sebagaimana metodologi dalam ilmu-ilmu eksakta. Ilmu-ilmu sosial positivis telah mencampakkan filsafat moral dan nilai-nilai etika. Menurut ilmuwan sosial positivis, ilmu-ilmu sosial harus bebas nilai sehingga karya-karya yang dihasilkan bersifat objektif empirik. Dua disiplin ilmu sosial yang telah benar-benar all out menerapkan positivisme adalah ilmu ekonomi dan psikologi. Di dalam ilmu politik pun telah ada pendekatan dominan positivisme, yakni behavioralisme yang ingin membawa ilmu politik mengikuti jejak ilmu ekonomi dan psikologi. Positivisme telah mengooptasi ilmuwan-ilmuwan sosial untuk membawa ilmu-ilmu sosial menggunakan metodologi ilmu-ilmu eksakta. Akibat negatif dari positivisme ini adalah bahwa ilmuwan sosial tidak peka terhadap objek studinya karena hilangnya nilai-nilai moral etika yang ada dalam dirinya. Ilmuwan sosial juga cenderung gagal dalam memahami fenomena sosial karena empirisitas yang mereka anut tanpa mengindahkan makna di balik fenomena sosial tersebut. Selain itu, tujuan ilmu-ilmu sosial sebagai problem solving, mereka tolak karena akan terjadi pemihakan. Sikap demikian telah mendorong ilmu-ilmu sosial positivis jauh dari kenyataan objek studinya sehingga daya analisisnya selalu mengalami ketumpulan dan kebiasan. Melihat kenyataan dominasi positivisme yang memacetkan metodologi ilmu-ilmu sosial di atas, perlu kiranya para ilmuwan sosial yang antipositivisme dan masih memegang teguh filsafat moral dan etika untuk mendekonstruksi positivisme. Dekonstruksi positivisme tidak bisa dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri oleh masing-masing disiplin ilmu sosial. Namun, harus dilakukan secara bersama-sama baik dalam ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, dan ilmu politik. Dalam ilmu ekonomi pun telah ada kegelisahan terhadap dominasi positivisme. Hal ini dapat dilihat dalam karya-karya Gunnar Myrdal (1969) dan Amartya Zen (1988). Oleh karena itu, perlu dibentuk forum lintas disiplin ilmu sosial untuk mengonsolidasi diri. Saat ini tengah muncul teori-teori sosial alternatif yang berani menantang hegemoni kapitalisme dan metodologi positivisme. Dua teori sosial yang saat ini banyak dikaji dan digemari oleh ilmuwan sosial di Indonesia itu adalah critical theory dan postmodernisme. Teori kritis yang dikembangkan oleh mazhab Frankfurt, Jerman, tahun 1930-an ini dipelopori oleh Hokheimer, Marcuse, dan Jurgen Habermas, sedangkan Post Modernisme muncul dilatarbelakangi oleh pemikiran-pemikiran Michael Foucault, Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida, dan Roland Barthes. Agenda kerja dari kedua teori sosial alternatif ini adalah menggugat dominasi epistemologi positivistik dan ingin membuka ruang akademik bagi pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk saling tukar konsepsi dan teori. Harapannya, dengan pembukaan ruang berpikir (think space) yang sama bagi ilmuwan-ilmuwan sosial dengan berbagai pendekatan yang berbeda dapat memajukan ilmu-ilmu sosial ke taraf kritisisme. Mungkinkah teori kritis dan post modernisme mampu membebaskan ilmu-ilmu sosial dari ancaman kemacetan? Wallahualam bishawab.*** Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi dan Alumi Pascasarjana Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Internasional UGM Yogyakarta.